Tentang Nasionalisme dan Keterbatasan Para Pembatas

Nasionalisme. KBBI mengartikan nasionalisme sebagai (1) paham (ajaran) untuk mencintai  bangsa  dan  negara  sendiri;  politik  untuk  membela  pemerintahan  sendiri; sifat kenasionalan; (2) kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang potensial atau aktual bersama-sama mencapai,  mempertahankan,  dan  mengabadikan  identitas,  integritas,  kemakmuran,  dan kekuatan bangsa itu; semangat kebangsaan.

Ada beberapa kata kunci yang bisa kita ambil dari definisi nasionalisme menurut KBBI tersebut : mempertahankan,  dan  mengabadikan  identitas,  integritas,  kemakmuran,  dan kekuatan bangsa semangat kebangsaan. Dan jika memilih salah satu dari sekian kata -penting- berkaitan dengan nasionalisme tadi, saya akan memilih: kemakmuran.

Tanpa membuka KBBI pun semua orang akan mengetahui apa yang dimaksud dengan kemakmuran. Kemakmuran berkaitan dengan kesejahteraan. Dalam teori ekonomi pembangunan, kesejahteraan atau kemakmuran pada awalnya diidentikkan dengan masalah ekonomi. Negara dengan tingkat pendapatan perkapita tinggi dianggap lebih sejahtera. Namun kini banyak pihak menyadari terdapat bias pada pengukuran kesejahteraan melalui ukuran GDP (Gross Domestic Product) Amartya Sen, Joseph Stiglitz dan Jean-Paul Fitousi dalam buku (yang berasal dari laporan penelitian) “Mengukur Kesejahteraan” menganggap GDP tidak mampu mengakomodir ukuran kesejahteraan masyarakat suatu negara. Oleh karena itu, muncullah ukuran kesejahteraan yang lebih kompleks, tidak hanya meliputi bidang ekonomi seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Menggagas Format Pendidikan Ideal

Pendidikan, telah menjadi konsensus bersama, disepakati sebagai faktor paling dominan dalam upaya perbaikan taraf hidup manusia (pembangunan). Telah menjadi rahasia publik jika pendidikan adalah salah satu aktor utama dalam proses panjang pembangunan. Memisahkan pendidikan dan pembangunan laiknya memisahkan bilah gunting atas dan bawah yang justru dapat saling meniadakan.

Perdebatan tentang pendidikan yang akan memacu pembangunan atau pembangunan yang akan memacu pendidikan kian meredup karena bukti di lapangan menunjukkan hal saling bertolak belakang dan menjelaskan tidak jelasnya dominasi diantara keduanya. Penyebaran sekolah formal di Amerika dan Jerman terjadi sebelum terjadinya pembangunan ekonomi modern. Di beberapa negara lain, jumlah sekolah formal meningkat drastis mengikuti kemajuan pembangunan ekonomi, misalnya Romania (1880-1910), Filipina (1900-1920), Thailand (1920-1940) dan Indonesia setelah perang kemerdekaan (Abdullah, 2006).

APBD Untuk Klub Sepakbola VS Hak Rakyat

Telah bertahun-tahun klub sepakbola Indonesia mengandalkan APBD untuk membiayai biaya operasionalnya. APBD seolah-olah telah menjadi urat nadi yang begitu pentingnya untuk kelangsungan hidupnya. Padahal di satu sisi mereka mengklaim sebagai klub profesional. Namun benarkah sebuah klub dapat dikatakan profesional jika biaya untuk operasionalnya saja klub harus “mengemis” dana rakyat daerah yang seharusnya dialokasikan lebih untuk kesejahteraa rakyat.

Dilihat dari fungsinya, APBD prinsipnya tidak berbeda dengan fungsi APBN. Antara lain fungsi alokasi, distribusi, stabilisasi dan otorisasi. Secara umum, semua fungsi APBD adalah untuk kepentingan rakyat. Namun dilihat dari sisi fungsi, penggunaan APBD adalah untuk kepentingan kelangsungan hidup klub sepakbola tidak berhubungan dengan kesejahteraan rakyat. Inilah yang kemudian menjadi polemik, apakah sebuah daerah harus membiayai klub sepakbola yang berasal dari daerahnya atau tidak.

Apalagi jika realita yang terungkap saat ini adalah penyalahgunaan hibah APBD untuk biaya operasional klub yang malah digunakan untuk mengisi dompet pribadi seperti yang terjadi di beberapa daerah. Tidak cukup sampai disitu. Di beberapa daerah, anggaran dari APBD untuk klub sepakbola malah lebih besar dibanding anggaran untuk koperasi dan UKM. Padahal, justru UKM dan koperasi inilah yang sejalan dengan fungsi asli APBD itu. UKM dan koperasilah yang berperan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat secara umum. Uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan mereka sendiri justru dianggarkan untuk klub sepakbola yang menurut penulis sangat tidak ada hubungannya denga kesejahteraan rakyat. Dan parahnya, dana tersebut tidak sedikit yang disalahgunakan petinggi klub tersebut.

Indonesia Berharap

Beberapa hari yang lalu masyarakat kita digemparkan dengan kemenangan fantastis timnas sepakbola sepakbola Indonesia atas Malaysia di ajang turnamen sepakbola antar negara-negara Asia Tenggara, AFF Cup. Saya bilang fantastis karena timnas kita menang dengan skor yang bisa dibilang cukup mencoreng muka malaysia, 5-1.

Inilah skor terbesar dalam duel kedua negara di ajang piala AFF(dulu piala Tiger). Sepanjang sejarah piala Tiger cup skor terbesar sebelumnya adalah 4-1 untuk kemenangan Indonesia(semifinal Tiger cup 2004).

Ada yang menarik perhatian saya dalam pertandingan di piala AFF 2010 kemarin. Pembantaian atas Malaysia tersebut tak dapat dipisahkan dari orang 2 legiun asing di tubuh timnas kita. Ya… Cristian Gonzales dan Irfan Bachdim. Mereka punya andil sangat besar dalam pembantaian itu.