Menguji Ketahanan Negeri Impian

Indonesia tengah berduka. Nilai Rupiah yang beberapa waktu melemah tak jua beranjak, bahkan hari ini rupiah telah mencapai Rp 11.674 per dollar AS. Ini titik terendah dalam 4 tahun terakhir. Neraca berjalan yang mengalami defisit selama 7 triwulan, tidak memunculkan tanda-tanda akan terhenti, bahkan terus meningkat. Defisit yang sudah mencapai 5.819 miliar dollar AS pada triwulan II meningkat drastis mencapai 9.848 milliar dollar AS pada triwulan III. Kabar terbaru juga tak kalah menyedihkan. Gabungan koperasi tempe tahu Indonesia (Gakoptindo) yang mewakili 114.547 pengrajin sepakat untuk mogok produksi.

Tentu masih hangat di ingatan kita bagaimana Indonesia dijuluki negeri agraris karena dominasi sektor pertanian. Bahkan Koes Plus mengibaratkan tanah air ini sebagai tanah surge, dimana tongkat kayu pun jika ditancapkan akan menjadi tanaman. Faktanya, dari beras hingga singkong pun kita harus impor. Selain kedelai yang akhir-akhir ini menjadi bahan pembicaraan terpanas, tentu kita tidak lupa dengan panasnya isu impor daging sapi dan bawang beberapa waktu yang lalu.

sumber: http://kibas-ilalang.blogspot.com

Miris Negeri Agraris

Dalam logika teori ekonomi, negeri yang perekonominya terbuka sangat rawan (vulnerable) terhadap guncangan di dunia luar, baik politik maupun ekonomi. Masalah ekonomi, pelemahan rupiah yang diprediksi akan terus berlanjut, akan sangat memengaruhi keadaan ekonomi dalam negeri. Dalam rangka menyelamatkan perekonomian nasional, Kementerian Perdagangan telah menyetujui kebijakan strategis terkait impor komoditas pangan, yakni  Permendag Nomor 24 tahun 2013, Permendag Nomor 16 tahun 2013, dan Permendag Nomor 46 Tahun 2013. Kebijakan ini pada intinya membuka keran impor untuk menjaga stock dalam negeri sehingga diharapkan akan menjaga tingkat harga.

Impor yang terus berlanjut tentu akan membawa berbagai dampak. Dalam kerangka rupiah yang terus melemah, dibukanya keran impor berarti membuka pintu untuk datangnya gejolak perekonomian. Impor kedelai misalnya. Impor kedelai yang menggunakan standar harga dollar AS, akan membuat harga kedelai impor membumbung. Maka dapat diprediksi rencana mogok oleh produsen tempe tahu akan benar-benar dijalankan dan bukanlah “gertak sambal”.

Tingginya ketergantungan akan impor bahan pangan di Indonesia sejatinya merupakan bentuk kegagalan pengelolaan negeri yang mempunyai semua kriteria untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan. Selama ini, pemerintah terkesan enggan menggunakan analisis jangka panjang dalam menentukan kebijakan. Kekurangan ketersediaan pangan direspons dengan membuka keran impor. Dalam jangka pendek, kebijakan semacam ini mungkin memiliki pembenaran dari sisi tingginya kebutuhan dalam negeri. Namun dalam jangka panjang, jangan heran jika negeri (yang katanya) agraris ini tak lagi memiliki petani. Ya, negeri bertanah surga tengah diuji kedaulatannya. Ketahanan negeri impian tengah dipertanyakan.

Mendidik Para Penganggur

Pengangguran telah bertransformasi menjadi salah satu masalah paling mengerikan di seluruh dunia, selain kemisikinan. Analisis mainstream menyatakan keduanya saling terkait. Para penganggur akan menjadi miskin jika tak kunjung mendapat pekerjaan. Orang yang miskin akan melahirkan anak miskin, yang akan merasakan pendidikan dan kesehatan tingkat rendah. Pada gilirannya, anak-anak miskin ini akan melahirkan semakin banyak anak miskin. Ya, lingkaran setan kemiskinan.

Pada perjalanannya, banyak yang berpendapat bahwa munculnya pengangguran  disebabkan karena supply lapangan kerja tidak mencukupi tingginya jumlah para pencari kerja. BPS melansir, jumlah pengangguran di Indonesia pada Agustus 2012 mencapai 7,2 juta orang, atau sebesar 6,14 persen mengalami penurunan dibanding TPT  (tingkat pengangguran terbuka) Februari 2012 sebesar 6,32 persen dan TPT Agustus 2011 sebesar 6,56 persen. Jika ditelaah lebih dalam, ada hal yang unik di data pengangguran Indonesia ini. Komposisi pengangguran di Indonesia didominasi oleh tenaga kerja lulusan SMA, SMK, bahkan sarjana. Artinya, pengangguran yang berkembang di negara ini adalah para penganggur terdidik.

Peran Kebijakan Bidang pendidikan dalam Pengentasan Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu isu paling krusial dalam pembangunan ekonomi suatu negara, bahkan dunia. Saking krusialnya, para ahli berdebat mengenai perspektif yang mereka gunakan dalam menganalisis kemiskinan ini.

Sumber: sutardjo40.wordpress.com

Old paradigm memandang kemiskian adalah hasil dari ketidakberdayaan sendiri, serta kurangnya usaha untuk lepas dari jerat kemiskinan. Sehingga solusi2 yang ditawarkan dalam meminimalisir kemiskinan hanya berkutat pada peningkatan kemampuan diri si miskin agar mampu mengentaskan dirinya sendiri dari jerat kemiskinan. Hal ini berbeda dengan pandangan kaum new paradigm yang memandang kemiskinan merupakan hasil dari ketidakberdayaan si miskin di percaturan politik. Mereka memandang kemiskinan yang disandang penduduk miskin adalah akibat dari lingkungan politik yang tidak memberikan kesempatan bagi si miskin untuk mengambil peluang yang timbul dari pertumbuhan ekonomi.

Menatap Ancaman dalam Peluang Digitalisasi

Di dunia jurnalistik, sudah menjadi rahasia umum bahwa pers profesional bukanlah satu-satunya “pemain”. Pers mahasiswa juga merupakan pemain (tetap) di kancah percaturan jurnalistik. Keberadaannya yang kini terkesan terbang tenggelam bukan merupakan alasan tepat untuk meniadakan peran pers mahasiswa di dunia pers mahasiswa.

Pasang Surut Pers Mahasiswa

Pada era orde baru, saat  pers profesional terkekang, pers mahasiswa merupakan ujung tombak pencerdasan masyarakat khususnya mahasiswa sebagai kaum terpelajar. Saat pers nasional terbelenggu sistem yang mengekang kebebasan berpendapat dan penyampaian informasi, pers mahasiswa tampil sebagai alternatif jitu. Pers mahasiswa tumbuh menjadi instrumen pencerdasan mahasiswa. Pers mahasiswa tidak dapat dipisahkan dari kritisnya mahasiswa dalam menanggapi keadaan bangsa di era orde baru. Pers mahasiswa turut menjadi alat pengasah idealisme mahasiswa, yang pada gilirannya mampu menumbangkan rezim yang sudah 32 tahun berkuasa. Pers mahasiswa tidak dapat dipisahkan dari gerakan mahasiswa hingga akhirnya mampu menjatuhkan orde baru kala pers profesional terkendala ancaman pencabutan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) jika melawan. Pers mahasiswa tidak dapat dipisahkan dari kristalisasi idealisme mahasiswa saat itu.

Antara status guru besar dan profesionalitas dosen. Adakah trade off?

Ketika bertitel “profesor”, seorang dosen bukan hanya memiliki skill dan performa mengajar yang prima, namun ia juga dituntut memiliki integritas tinggi dalam mengabdi kepada negara melalui kemampuannya akademisnya. Memang tidak mudah membagi waktu antara kesibukannya sebagai pemilik titel profesor sebagai implikasi dari kemampuan akademis yang hebat yang pasti memiliki kegiatan berjubel, dengan tugas asli sebagai dosen, yaitu membagi ilmunya kepada mahasiswa.

Namun, tak jarang kegiatan yang tidak bisa dibilang sedikit untuk orang awam yang dihadapi profesor justru membuat sang pemilik titel guru besar justru melupakan esensi awal dari tugasnya sebagai tutor dalam perkuliahan. Kesibukan (atau keinginan menjadi sibuk) justru membuat dosen bertitel profeor jarang memasuki kelas/kuliah, dan mendelegasikan tugasnya sebagai dosen kepada asistennya yang sudah bisa dipastikan titelnya beberapa tingkat dibawah sang guru besar, karena tidak mungkin seorang profesor sudi menjadi asisten profesor yang lain.

HMJ IESP SUKSES(I) SIAPA PEDULI

Telah menjadi fakta tak terbantahkan bahwa (hanya) kurang dari setengah dari surat suara yang tersedia yang sah menjadi dukungan untuk calon ketua HMJ IESP UNDIP 2011. Eko Suryanto selaku panitia suksesi HMJ IESP mengungkapkan, dari 450 surat suara yang disediakan panitia, hanya 168 surat suara yang masuk. Apatisme mahasiswa mutlak disalahkan beberapa kalangan dalam hal sedikitnya surat suara yang masuk, pun sedikitnya mahasiswa yang menghadiri kampanye dialogis calon ketua HMJ IESP.

Kurangnya pendekatan personal dan persiapan acara ditengarai berkontribusi terhadap kurang pedulinya mahasiswa dengan  suksesi HMJ-nya sendiri. “Mungkin panitianya agak kurang siap. Tahu sendiri, acaranya molor dari dijadwalkan jam 9, mulainya jam 11,” tukas Noor Said, mahasiswa IESP 2010.